A. PENETAPAN SASARAN

• Skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan.
• Wilayah korban bencana.
• Wilayah perbatasan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

• Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
• Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH k/kota.
• Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di kecamatan.
• Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 

• Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan Permensos no. 10/HUK/2016 Tanggal 3 Mei 2016, tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin.
• Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah, maka pengusulan data akan di atur dalam pedoman operasional validasi.

Finalisasi penetapan sasaran (targeting) dilaksanakan setelah melalui proses identifikasi dan analisis kebutuhan dari data awal dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Perluasan PKH oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Hasil penetapan sasaran ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pertemuan awal dan validasi.

Dalam rangka pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di Wilayah III, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk Tahun 2020, membutuhkan tenaga pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kompeten di Kabupaten Lumajang untuk wilayah Kecamatan Jatiroto dan Lumajang, dengan persyaratan sebagai berikut :

·      Persyaratan Administrasi

1.   Berumur minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun, sehat jasmani dan rohani (bagi perempuan tidak dalam kondisi hamil)

2.   Pendidikan minimal D3

3.   Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) minimal ijazahnya SLTA

4.   Diutamakan Warga setempat (tinggal diwilayah kecamatan)

5.   Diutamakan wirausahawan setempat/ berjiwa wirausaha

6.   Bisa mengendarai sepeda motor roda 2 (dua), memiliki SIM C dan diutamakan memiliki motor

7.   Diutamakan memiliki pengalaman dalam pelayanan kesejahteraan sosial atau sudah mengikuti pelatihan bidang kesejahteraan sosial minimal 1 kali

8.   Lancar berkomunikasi dengan baik

9.   Sehat jasmani dan rohani

10.   Berkelakuan baik

11.   Dapat mengoperasikan komputer dan internet

12.   Tidak memiliki double job (seperti : menjadi aparat desa, guru honorer dengan waktu mengajar lebih dari 2 kali dalam seminggu)

13.   Bukan Pegawai Negeri Sipil

14.   Tidak Berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik ditunjukan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhkan materai Rp. 6000,-

·      Berkas Lamaran terdiri dari :

1.     Mengajukan surat lamaran yang di tulis tangan yang diajukan kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III dan bermaterai Rp. 6000,-

2.     Melampirkan Daftar Riwayat Hidup yang di tangani dan dilengkapi pas foto berwarna ukuran 4x6 ( form terlampir )

3.     Melampirkan FC. KTP, NPWP dan Ijazah terakhir

4.     Melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas

5.     Melampirkan SKCK (jika telah dinyatakan lulus tes wawancara)

6.     Melampirkan surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan di tandatangani (sesuai form terlampir)

·       Surat Lamaran harap dibawa langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Jalan A. Yani No. 199 Lumajang, paling lambat tanggal 25 September 2019 pada jam kerja.

• Membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan mengetahui camat 
• Fotocopy Kartu Keluarga 
• Fotocopy KTP

Masing-masing berkas tersebut dibuat rangkap 2

1.      APBD            : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2.      APBN            : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

3.      ASN              : Aparatur Sipil Negera

4.      BPNT            : Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako

5.      BSPS             : Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial

6.      BAST             : Berita Acara Serah Terima

7.      Bansos          : Bantuan Sosial

8.      DTKS             : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

9.      KIS                : Kartu Indonesia Sehat

10.  KIP                : Kartu Indonesia Pintar

11.  LKS                : Lembaga Kesejahteraan Sosial

12.  LSM              : Lembaga Swadaya Masyarakat

13.  LDP               : Layanan Dukungan Psikososial

14.  PPKS             : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

15.  PSKS              : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

16.  PKH               : Program Keluarga Harapan

17.  PSM              : Pekerja Sosial Masyarakat

18.  Puskesos       : Pusat Kesejahteraan Sosial

19.  Pordam        : Pelopor Perdamaian

20.  Peksos          : Pekerja Sosial

21.  SIKS-NG        : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation

22.  SDM             : Sumber Daya Manusia

23.  SLRT             : Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

24.  TAGANA       : Taruna Siaga Bencana

25.  TKSK             : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

26.  TKPK             : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan

27.  TKPKD           : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Daerah

28.  TNP2K           : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

29.  TKLB             : Tata Kelola Logistik Bencana

30.   WKSBM        : Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Program sembako adalah 

           Program bantuan sosial pangan yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), program ini diberikan kepada penerima manfaat untuk mengakses bahan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.